Situasi di Thailand kini dinilai berangsur-angsur normal setelah pemerintah mencabut jam malam di Bangkok dan 23 provinsi lain pasca gelombang demonstrasi berdarah selama sekitar dua bulan. Namun, undang-undang keadaan darurat untuk saat ini masih berlaku.
Demikian ungkap Perdana Menteri (PM) Abhisit Vejjajiva. Dalam suatu pidato televisi, Minggu 30 Mei 2010, Abhisit menjelaskan perkembangan terkini di Thailand dan upaya pemerintahnya dalam mengatasi konflik politik yang terus membuat resah rakyat.
"Situasi kemarin malam sudah normal. Namun pihak berwenang tetap waspada dan pada waktunya kami akan mencabut keadaan darurat," kata Abhisit dalam pidato mingguan yang juga dimuat di laman harian the Bangkok Post.
Setelah diberlakukan selama beberapa pekan, sejak Sabtu dini hari kemarin pemerintah sudah mencabut aturan jam malam. Dengan demikian warga di Bangkok dan 23 provinsi lain bisa bebas keluar rumah dan beraktivitas sepanjang malam.
Pemberlakukan jam malam itu, yang diterapkan mulai 19 Mei lalu, merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan situasi setelah Bangkok selama hampir dua bulan diganggu oleh gelombang aksi protes anti pemerintah oleh kelompok Front Nasional Demokrasi Bersatu Menentang Kediktatoran (UDD) - yang dikenal dengan julukan "Kelompok Kaus Merah."
Gelombang protes di Bangkok akhirnya berlanjut pada sejumlah bentrokan berdarah antara demonstran dengan pasukan keamanan sehingga menewaskan 88 orang dan lebih dari 1.800 warga terluka.
Selain memakan korban jiwa, sejumlah pusat perbelanjaan dan bangunan lain di Bangkok menjadi sasaran pembakaran kelompok anarkis, menyusul ditangkap sejumlah pemimpin UDD.
Selain menerapkan jam malam dan keadaan darurat, massa pendukung UDD dari luar kota juga telah dipulangkan pihak keamanan. Abhisit memuji langkah taktis pihak keamanan saat menyerbu basis demonstran di Simpang Ratchaprasong, yang dikenal sebagai pusat bisnis dan keuangan di Thailand dan sempat lumpuh akibat diduduki pengikut UDD.
"Saya bisa menyatakan bahwa kami bisa kembali merebut Bangkok untuk rakyat, begitu berhasil mengambil alih Simpang Ratchaprasong," kata Abhisit.
Awal bulan ini, pemimpin Partai Demokrat yang menjadi PM sejak Desember 2008 lalu itu sempat mengajukan usulan untuk menggelar pemilu - seperti yang menjadi tuntutan demonstran - pada 14 November mendatang. Namun, usulan tanggal pemilu itu akhirnya dicabut kembali oleh Abhisit dengan alasan para demonstran saat itu menolak membubarkan aksi unjuk rasa.
Maka, kepada para diplomat asing Sabtu pekan lalu, ia menyatakan bahwa tahun ini belum ada rencana untuk menggelar pemilu karena menunggu situasi yang kondusif, menyusul kerusuhan di Bangkok pada 19 Mei lalu. "Berdasarkan perubahan situasi dalam dua pekan terakhir, [usulan pemilu] tanggal 14 November tampaknya sulit terwujud," kata Abhisit.
Menurut dia, pemerintah untuk saat ini masih perlu memulihkan perdamaian dan tengah mengupayakan rekonsiliasi dengan berbagai pihak sebelum menggelar pemilu baru. Pemerintah Thailand pun masih menerapkan keadaan darurat, yang berlaku sejak 7 April lalu ketika massa Kaus Merah menyerbut gedung parlemen. Sumber: VivaNews.com
Baca artikel:
Solusi Produk Anda
Negeriads.com Solusi Berpromosi
